MPMJATENG.COM – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah salah satu pilar kemandirian bangsa dan harus dijaga bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam Bisnis Forum Pangan Jambore Nasional 1 Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM) di Universitas Muhammadiyah Gombong (UNIMUGO), Kebumen, Sabtu (20/9).
Dalam paparannya bertema “Strategi Kebijakan Pertanian untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan Berkelanjutan”, Abdul Kharis menyoroti Asta Cita ke-2 yang menekankan pentingnya swasembada pangan, energi, air, serta penguatan ekonomi kreatif.
“Bapak-Ibu sekalian, kalau padi sudah habis, kita akan kesulitan besar. Maka kita harus memastikan cadangan pangan selalu tersedia,” tegasnya.
Ia memaparkan bahwa konsumsi beras nasional mencapai sekitar 33 juta ton per tahun, sementara produksi tahun lalu baru sekitar 30,5 juta ton. Dari jumlah tersebut, Bulog hanya mampu menyerap sekitar 3 juta ton, atau 8% dari total produksi.
“Ini artinya sebagian besar beras ada di masyarakat. Dengan ketersediaan pupuk yang sekarang membaik, diharapkan produktivitas meningkat sehingga target 33 juta ton beras nasional bisa terpenuhi,” jelasnya.
Abdul Kharis menambahkan, hingga September 2025 penyerapan pupuk baru mencapai 64%, sehingga masih ada sekitar 40% pupuk bersubsidi yang belum ditebus. “Bila pupuk tersedia tepat waktu, insya Allah produktivitas akan meningkat,” katanya optimistis.
Tak hanya beras, ia juga menyoroti sektor hortikultura yang menghadapi persoalan distribusi. Harga sayur dari petani di Cepogo dan Tawangmangu hanya Rp500–750 per ikat, namun sampai ke pasar Kaleco bisa mencapai Rp3.000, meski jaraknya hanya 30 kilometer.
“Selisih harga ini sangat besar, dan keuntungan paling besar justru dinikmati pedagang perantara. Bayangkan jika Muhammadiyah melalui PCM-PCM bisa mengelola distribusi, harga untuk konsumen bisa lebih murah dan petani bisa menerima harga lebih baik,” usulnya.
Abdul Kharis juga mengingatkan pentingnya penguatan sektor peternakan. “Sebagian besar kebutuhan susu nasional masih dipenuhi impor. Kita perlu memikirkan bagaimana peternak lokal bisa meningkatkan produksi sehingga ketergantungan impor berkurang,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak petani, pemerintah, dan pelaku usaha bersinergi dengan Bulog agar penyerapan hasil panen lebih baik, harga stabil, dan kesejahteraan petani meningkat.
“Jika Bulog bisa menyerap sekitar 3 juta ton beras dari petani, ini akan menjadi penyangga yang kuat. Bayangkan jika setiap daerah bisa berkontribusi, ketahanan pangan kita akan semakin kokoh,” ujarnya.
Abdul Kharis juga menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan anggaran negara secara efektif. RAPBN 2026 mengalokasikan Rp164 triliun untuk memperkuat sektor pangan. “Ini peluang besar. Petani harus kita dukung dengan teknologi, inovasi, dan akses pembiayaan agar produktivitas meningkat dan daya saing terjaga,” ujarnya.
Sesi ini menjadi salah satu bagian penting dalam Jambore Nasional 1 JATAM yang mengusung tema penguatan daya saing komoditas padi, hortikultura, dan penerapan smart farming. Para peserta diajak untuk memikirkan langkah konkret yang bisa diambil di daerah masing-masing agar cita-cita kedaulatan pangan berkelanjutan bisa segera terwujud.
