Oleh: Wahyudi Nasution (*)
Dalam tradisi budaya Jawa, istilah mbalela memiliki makna yang cukup berat. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang membangkang, tidak patuh terhadap aturan, atau menentang perintah atasan.
Namun, dalam konteks politik modern, makna mbalela tidak selalu sesederhana itu. Ada kalanya tindakan yang dianggap pembangkangan justru merupakan bentuk keberanian, strategi politik, atau bahkan sikap loyalitas yang lebih besar kepada kepentingan tertentu.
Salah satu contoh menarik adalah ketika seorang kepala daerah terpilih tidak mau mengikuti retret kepemimpinan di Akmil Magelang karena instruksi dari ketua partainya.
Secara normatif, ketidakhadiran itu bisa dianggap sebagai bentuk mbalela terhadap kebijakan pemerintah pusat, yang ingin memberikan pembekalan kepada para pemimpin daerah. Namun, di sisi lain, kepala daerah tersebut bisa saja menganggap dirinya sedang menjalankan kewajiban kepada partai yang telah membawanya ke tampuk kekuasaan.
Fenomena ini menunjukkan adanya tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan partai politik. Seorang kepala daerah berada di persimpangan jalan: apakah ia harus mengikuti instruksi negara sebagai penyelenggara pemerintahan, ataukah ia lebih mengutamakan perintah partai sebagai kendaraan politiknya?
Dilema ini semakin kompleks ketika partai politik memiliki kepentingan berbeda dengan pemerintah pusat, sehingga keputusan untuk mbalela atau tidak menjadi lebih dari sekadar urusan pribadi, melainkan strategi politik.
Dalam sistem demokrasi, loyalitas adalah mata uang utama yang menentukan stabilitas politik. Namun, loyalitas yang berlebihan kepada satu pihak sering kali mengorbankan kepentingan yang lebih besar.
Jika seorang pemimpin hanya patuh kepada partai tanpa mempertimbangkan aspek kenegaraan, ia bisa kehilangan legitimasi di mata publik. Sebaliknya, jika terlalu tunduk pada pemerintah pusat, ia bisa kehilangan dukungan politik dari jaringan yang membantunya meraih kekuasaan.
Jadi, apakah seorang kepala daerah yang mbalela terhadap pemerintah pusat tetapi loyal kepada partainya bisa dikategorikan sebagai pemimpin yang salah arah? Jawabannya bergantung pada sudut pandang mana yang digunakan. Dalam politik, tidak ada yang hitam atau putih—semuanya adalah perpaduan kepentingan, strategi, dan kalkulasi kekuasaan.
Pada akhirnya, kepemimpinan yang baik adalah yang mampu menyeimbangkan kedua kutub ini: tetap menghormati kebijakan pemerintah pusat tanpa mengabaikan aspirasi partai dan rakyat yang memilihnya. Jika tidak, ia bisa kehilangan keduanya—dan sejarah menunjukkan bahwa mereka yang kehilangan pijakan dalam politik sering kali tidak bertahan lama.
Sikap Kita sebagai Rakyat
Sebagai rakyat, kita harus bersikap kritis terhadap fenomena ini. Jangan hanya menerima atau menolak keputusan pemimpin secara membabi buta, tetapi perlu memahami motif dan dampaknya.
Kita harus aktif dalam mengawasi kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dan menilai apakah keputusan tersebut benar-benar untuk kepentingan masyarakat atau hanya untuk kepentingan politik tertentu.
Selain itu, rakyat harus berani menyuarakan pendapat melalui jalur demokratis, baik melalui media sosial, diskusi publik, atau mekanisme pemilu, agar pemimpin tetap bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Ketidakkompakan penyelenggara pemerintahan tentu hanya akan merugikan rakyat, terutama di saat negara dalam kondisi kurang baik saat ini.
Oleh karena itu, penting bagi pemimpin untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Seharusnya semua pejabat berhidmat pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan pada kepentingan partai politik dan golongannya sendiri.
(*) Pegiat pemberdayaan masyarakat, tinggal di Klaten
