CILACAP – Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren (LP2) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Cilacap menggelar sarasehan bertema “Manajemen Pesantren Berbasis MBS dan Standarisasi Kurikulum Madin-TPQ Muhammadiyah”, Kamis (29/5/2025), di RM Sukamanah 3, Cimanggu, Cilacap.
Acara ini diikuti para pengasuh pondok pesantren, direktur Madrasah Diniyah (Madin), serta kepala TPQ Muhammadiyah se-Kabupaten Cilacap. Ketua PDM Cilacap, Dr. KH. Habib Ghazali, membuka langsung kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB ini.
Dalam sambutannya, KH. Habib Ghazali menegaskan pentingnya kemandirian dalam mengelola lembaga keislaman. Ia menyoroti ketergantungan terhadap ustaz dari luar yang berpotensi melemahkan doktrin Muhammadiyah.
“Solusinya adalah membangkitkan semangat para asatidz untuk mengelola majelis taklim, TPQ, Madin, dan pondok pesantren. Sekolah-sekolah Muhammadiyah juga harus mulai membangun asrama agar pembinaan keislaman berbasis Ismuba semakin kuat,” tegasnya.
Bahas Regulasi dan Model Boarding School
Sarasehan menghadirkan dua narasumber utama, yakni Nasrun Anwar Hidayat, M.Si., Kasi Pontren & MDT Kemenag Cilacap dan KH. Masbur Ma’mur, S.Ag., Lc, Ketua LP2 PDM Cilacap sekaligus pengasuh Ponpes Nurul Iman SMK Muhammadiyah Majenang.
Nasrun menyampaikan perkembangan regulasi dan peluang kebijakan bagi Madin serta pesantren berbasis masyarakat.
Pada kesempatan itu, KH Masbur menekankan perlunya pendekatan Boarding School dalam manajemen Pontren Muhammadiyah serta urgensi standarisasi kurikulum Madin dan TPQ.
“Sinergi antara pengelola lembaga dengan kebijakan persyarikatan sangat penting untuk mewujudkan pesantren yang mandiri dan profesional,” ujarnya.
Sekretaris LP2 PDM Cilacap, Ustaz Surdi, M.Pd., menjelaskan bahwa sarasehan ini menjadi ajang konsolidasi sekaligus ruang aspirasi dari para pengelola lembaga pendidikan nonformal Muhammadiyah.
“Banyak regulasi yang bisa dimanfaatkan sebagai peluang. Karena itu, kami undang Kasi Pontren dari Kemenag agar peserta memahami prosedur perizinan dan pengembangan lembaga secara tepat,” jelasnya.
KH. Masbur memaparkan lima poin tujuan strategis sarasehan, mulai dari mempererat silaturahim dengan Kemenag, memperjelas status lembaga Madin dan TPQ, hingga mendorong pengajuan izin operasional sesuai prosedur.
Sebagai hasil konkrit, disepakati penyelenggaraan sarasehan lanjutan secara bergilir di setiap PCM, dimulai dari wilayah barat Cilacap.
Kegiatan mendatang akan melibatkan Majelis Dikdasmen & PNF PDM Cilacap sebagai pembina lembaga pendidikan nonformal Muhammadiyah.
Melalui kegiatan ini, LP2 PDM Cilacap berharap lahir semangat baru dalam membangun sistem pendidikan Islam Muhammadiyah yang profesional, sistematis, dan berstandar nasional. (kontributor: Burhan)
