Oleh : Rumini Zulfikar (*)
“Akan Sangat Lucu dan miris Dalam kehidupan Berdemokrasi Apabila Partai Politik Posisinya di atas Bangsa dan Negara maka itu Akan menjadi Blunder Dalam Kehidupan Berdemokrasi”
Judul tulisan di atas merupakan sebuah perenungan kita dalam berdemokrasi, berbangsa dan bernegara yang mana kita baru baru ini diperlihatkan kondisi bangsa ini yang mana adanya peristiwa penetapan dan penahanan seorang politisi yang mana punya pengaruh besar, sehingga partai pun dengan sekuat tenaga memberikan dukungan dan itu sah-sah saja karna melindungi dan memberi suport pada kader tapi jangan sampai merebet dalam urusan pemerintahan yang sah.
Yang mana dari sekian kader yang baru dilantik dan sesuai perintah presiden mengikuti retreat atau pelatihan dengan alasan itu harus semuanya merasakan dampaknya yaitu dengan instruksi untuk menunda mengikuti retreat yang dilaksanakan sepekan tersebut. Dan ini akan menjadi rancu dan sikap tersebut bisa dibilang “Mbalela ” dari perintah sang Presiden.
Baru dua hari yang lalu tepatnya 20 Februari 20
25 para kepala Daerah baik Gubernur-Wakil Gubenur, Walikota -wakil Walikota, Serta Bupati dan wakil bupati seluruh Indenosia yang mana berjumlah hampir keseluruhan 900an itu di lantik dan di ambil sumpah jabatan secara langsung Oleh Presiden RI Prabowo Subiyanto di Istana Merdeka.
Kita tahu bahwa para kepala daerah yang dilantik tersebut dari latar belakang partai yang berbeda -beda.yang mana dalam kapasitasnya kepartaian tersebut ada yang masuk gerbong pemerintahan serta ada yang diluar pemerintahan sebut saja (PDIP, NasDem)
Pada dasarnya bahwa Partai Politik merupakan instrumen sarana untuk mendukung terciptanya demokrasi yang sehat dan dinamis,karna negara kita bukan negara yang menganut satu dasar Agama tertentu(Islam) atau Monarki (Kerajaan). Dan sesuai konsensus para pendiri bangsa yang mana lebih -lebih para tokoh islam berbesar hati Dengan pancasila sebagai dasar negara kita, serta atas itulah bangsa indonesia menganut Republik.
Maka dengan demikian partai politik mempunyai tugas memberikan ruang pada Rakyat Indonesia untuk memberikan kontribusi dalam pengelolaan Negara baik itu di esekutif maupun legislatif. Dengan sebuah rekrutmen yang berjenjang dengan memperhatikan integritas.
Dan itu sangat penting dan harga mati seperti yang telah di wariskan oleh para pendahulu kita dengan nilai nilai Kenegarawannya tidak perlu (KH Ahmad Dahlan, KH Hasyim Asy’ari , Buya Hamka, Ki Bagus Hadi Kusomo, KH Mas Mansur, KH Wahid Hasyim,Syafrudin Prawira negara,Soekarno, Hatta, Agus Salim, M Natsir, Juanda, Wilopo, Sudirman, Bung Tomo,). Dari keteladanan beliau -beliau inilah bangsa Indonesia sampai saat ini masih bertahan , dengan semangat Mengabdi pada Negara , demi keutuhan, kemajuan bangsa berani menanggalkan kepentingan Pribadi, kelompok,golongan maupun kepentingan Partai politik.
Kemunduran Demokrasi & gagalnya Partai Politik Mendidik Kenegarawan Anggotanya.
Jika kita berbicara peran Partai politik diawali dari orde Lama, orde Baru sampai Reformasi maka dalam. Perjalanannya adanya pasang surut kontestasi lebih -lebih secara kualitas kita melihat beberapa kepala daerah harus mendekam di jeruji besi penjara gedung Merah Putih, Anggota dewan bahkan Petinggi partai.
Hal ini di sebabkan adanya rekrument anggota,terjadinya dis orentasi dari ideologi perjuangan Partai,sistem pendidikan ideologi politik kebangsaan yang masih kurang, selain itu para Anggota partai menduduki jabatan di esekutif maupun legislatif seolah olahenjadi ATM di Partai yang menaunginya ,selain itu karna biaya politik bagi calon Jadi tersebut Ongkosnya mahal baik esekutif maupun legislatif hal ini bisa berimbas akan tindak pindaan korupsi untuk mengembalikan modal, sehingga hal itu berkibat kualitas rendah dalam melayani rakyat. Dan diperparah lagi regenerasi partai tidak berjalan dengan baik sehingga itu akan mempengaruhi kinerja partai yang ideal.sehingga yang terjadi adalah sebuah penyimpangan serta lebih parah lagi adalah “Tidak Mengabdi Pada Bangsa dan Negara tapi Mengabdi pada Partai Politik” dan ini sangat bahaya. Akan mempengaruhi integritas sebagai seorang pemimpin ,yang mensejahterakan rakyat, Ngayomi rakyatnya.
Oleh karna itulah yang harus menjadi perhatian para kepala daerah yang baru dilantik, ada sebuah Agenda Retreat (Pelatihan) dari pemerintah pusat dalam hal ini kemendagri harus di pergunakan kesempatan tersebut dengan baik, partai seyogyanya harus all out dalam memberi dukungan pada kader yang harus saja di lantik. Dan harus di pisahkan posisinya dimana kader sedang bertugas sebagai pemimpin Kepala daerah serta di mana kader pada kapasitas sebagai kader di luar jam kedinasan. Sehingga tidak boleh di “Gebyah Uyah ” Yaitu dismaratakan antara Kepentingan Rakyat dengan kepentingan partai .
Maka sikap menempatkan pada posisi yang tepat itulah yang harus dijalankan . Jangan sampai dikala Partai punya Masalah hukum yang menjerat Oknum partai , para kepala daerah yang sudah dilantik Presiden harus mengorbankan dirinya serta sumpah dan janjinya.demi hanya satu orang, Maka pimpinan Partai harus objektif jika salah harus memberikan panisment dan harus ikut serta menenegakan supermasi hukum dan pemberantasan Korupsi.
Jika Benar tidak melakukan tindak pidana maka harus di bela. Jangan sampai kader yang mendapatkan amanah sebagai pemimpin daerah juga mempunyai tanggung jawab dan satu komando dari Pemerintah pusat dalam hal ini Presiden.
Dalam rangka untuk menyatukan satu Frekuensi arah pembangunan bangsa ini yang harus di tangani serius demi rakyat Indonesia yang Adil, Makmur, sejahtera. Berdaulat Mandiri serta Unggul.
Semoga Para pemangku kebijakan mulai dari pemerintah pusat, Pemerintah daerah baik propinsi, kabupaten /kota,Anggota Dewan dari pusat sampai daerah satu misi untuk Indonesia Yang MAJU, ADIK, SEJAHTERA dan hanya kejujuran sebagai modal kunci utamanya.
(*)Penasehat PRM Troleton, Anggota Bidang Syiar Pemberdayaan MPM, Anggota Majelis MPI &HAM PCM Pedan.
