YOGYAKARTA, MPMJATENG.com – Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M Nurul Yamin mengungkapkan, nelayan sebagai salah satu komunitas khusus termasuk dalam program prioritas Muhammadiyah, khususnya MPM.
Hal tersebut disampaikan pada agenda Forum Nelayan yang mengangkat tema “Kapling Laut: Nasib Nelayan diombang-ambing Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur” yang diselenggarakan, Sabtu (14/10) di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Baca Juga : MPM Jateng Mulai Kaji Langkah Pemberdayaan Nelayan
Menurut Yamin, poin penting Keputusan Muktamar 48 di Surakarta Tahun 2022 mengusung tema Memajukan Indonesia Mencerahkan Semesta.
Melalui tema ini, Muhammadiyah mengusung salah satu program prioritas, yakni memajukan dan mencerahkan komunitas-komunitas khusus di akar rumput.
“Majelis Pemberdayaan Masyarakat menerjemahkan salah satu akar rumput yang harus bersama-sama kita majukan adalah akar rumput nelayan Indonesia,” ujar Yamin. Dia juga menyoroti pentingnya integrasi, terutama dalam hal kebijakan.
Baca Juga : MPM Jateng Mulai Garap Pemberdayaan Kawasan Pesisir
Menurutnya, kehadiran negara dan pasar juga menjadi penentu utama dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan.
“Kehadiran negara melalui kebijakan-kebijakan politiknya akan sangat mempengaruhi maju dan kesejahteraan nelayan. Begitupun juga kekuatan pasar akan sangat mempengaruhi,” tambah Yamin.
Ketua PP Muhammadiyah, H. Anwar Abbas, juga mengamini terkait pentingnya peran konstitusi melalui kebijakan. Menurutnya, negara harus hadir untuk kepentingan semua pihak terkhusus nelayan di akar rumput.
“Sekarang, ada undang-undang yang dibuat terkait dengan penangkapan terukur. Secara konten dan isi bagus. Tetapi dalam implementasinya jangan sampai ini menjadi tidak bagus karena mentalitas penegak hukum dan pemerintah,” kata Anwar.
Dia menambahkan, aturan ini harus dikawal bersama agar dapat bermaslahat bagi umat, tidak justru membuat kehidupan nelayan semakin susah.
Baca Juga : Muhammadiyah dan Kerja Pemberdayaan
Diskusi ini juga dihadiri secara daring oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti. Susi juga turut menjadi pembicara kunci dalam diskusi ini
Diskusi yang juga mengundang kelompok nelayan dari berbagai daerah baik secara offline maupun online ini juga menghadirkan narasumber pakar, yakni Ketua Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Masyarakat Pesisir MPM PP Prof. Suadi, serta pakar Hukum Kelautan UGM Prof. Marsudi. (MPM PP Muhammadiyah)
